URBANKALTIM.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional mulai menerapkan skema work from home atau WFH bergilir bagi pegawai layanan publik sebagai bagian dari strategi efisiensi operasional dan penghematan bahan bakar minyak. Kebijakan ini diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2026 yang mulai dijalankan pada Jumat (10/4/2026).
Langkah tersebut diambil untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Di tengah kebijakan penghematan energi nasional, BGN menilai sistem kerja fleksibel menjadi cara efektif menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga produktivitas lembaga.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan penerapan WFH tidak dilakukan serentak untuk seluruh pegawai, terutama pada unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut dia, pegawai layanan publik akan menjalani pola kerja bergantian antara work from office dan work from home agar layanan tetap berjalan normal.
“Penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk Work From Home, menjadi salah satu cara efektif untuk menekan konsumsi BBM,” kata Dadan, Jumat (10/4/2026).
Dalam skema itu, pegawai yang bekerja dari kantor pada Jumat akan mendapat giliran WFH pada Senin. Sebaliknya, pegawai yang WFH pada Jumat akan masuk kantor pada awal pekan berikutnya.
“Bagi yang melayani publik WFH dilakukan bergantian. Yang WFO Jumat akan WFH Senin, demikian juga sebaliknya,” ujar Dadan.
BGN menegaskan kebijakan ini dirancang agar tidak menghambat pelaksanaan program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi agenda utama lembaga tersebut.
Meski bekerja dari rumah, seluruh pegawai tetap diwajibkan aktif selama jam kerja. Mereka harus menyalakan alat komunikasi sejak pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat agar instruksi pimpinan tetap dapat dijalankan tanpa hambatan.
Dadan menekankan bahwa fleksibilitas tempat kerja tidak boleh menurunkan disiplin pegawai. Karena itu, komunikasi kerja tetap dipantau ketat selama WFH berlangsung.
Selain menekan penggunaan BBM, pola kerja bergilir ini juga diharapkan mengurangi kepadatan mobilitas harian pegawai dan mendukung kebijakan efisiensi energi pemerintah secara lebih luas.
Dengan penerapan sistem tersebut, BGN berharap layanan publik tetap stabil, sementara efisiensi anggaran dan energi dapat tercapai secara bersamaan.
“Untuk memastikan produktivitas dan kelancaran komunikasi dalam melaksanakan tugas kedinasan selama penerapan WFH, seluruh pegawai wajib menyalakan alat komunikasi,” kata Dadan. (UK)
