Mendagri Ungkap Dampak Nyata Inflasi, Kepala Daerah Diminta Bergerak

Oleh redaksi

pada Selasa, 21 April 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026). (Istimewa)

URBANKALTIM.COM – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan inflasi kini tidak lagi sekadar isu ekonomi makro. Dampaknya disebut sudah langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Ia meminta seluruh kepala daerah meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi tekanan ekonomi.

Tito menilai persoalan biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat saat ini. Kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok disebut menjadi beban yang paling dirasakan.

Ia mengungkapkan sebagian besar masyarakat kini sangat sensitif terhadap harga makanan. Kondisi tersebut membuat isu inflasi menjadi lebih konkret dan tidak bisa lagi dipandang sebagai angka statistik semata.

Baca juga  Diplomasi AS-Iran Buntu, Wakil Presiden AS, JD Vance Akui Tak Ada Titik Temu

“Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, jika inflasi tidak dikendalikan, dampaknya bisa meluas ke persoalan sosial. Ia bahkan mengingatkan potensi gangguan stabilitas jika harga-harga terus melonjak.

“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan,” kata dia.

Tito juga menyoroti kondisi global yang masih tidak stabil. Konflik di berbagai kawasan, termasuk perang Rusia dan Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah, dinilai berpengaruh terhadap harga energi dunia.

Baca juga  Rupiah Menguat ke Rp16.986 Didorong Meredanya Ketegangan AS-Iran

Kenaikan harga minyak disebut dapat memicu efek berantai. Mulai dari biaya transportasi hingga distribusi barang ikut terdampak dan berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak bersikap pasif. Peran aktif dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.

“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” tegasnya.

Tito menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam memantau pergerakan harga. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik juga dinilai krusial agar data yang digunakan akurat.

Baca juga  Total Investasi Jepang dan Korea ke Indonesia Capai Rp574 Triliun

Ia menjelaskan pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua hal utama, yakni menjaga pasokan dan memperlancar distribusi. Kedua aspek ini menjadi kunci untuk menekan gejolak harga.

Selain itu, ia mendorong daerah memperkuat ketahanan pangan lokal. Berbagai inisiatif seperti pertanian perkotaan dan pemanfaatan lahan sempit disebut bisa menjadi solusi adaptif.

“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” kata Tito. (UK)

Bagikan: