URBANKALTIM.COM – Wacana pemerintah menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri menuai kritik dari DPR. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan perguruan tinggi tidak boleh dipersempit hanya sebagai penyedia tenaga kerja.
Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang ingin merapikan prodi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja pada Senin (27/4/2026).
Hetifah menilai relevansi antara pendidikan tinggi dan industri memang penting. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh bersifat jangka pendek.
Ia menekankan perguruan tinggi memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Selain mencetak lulusan, kampus juga berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
“Perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar Hetifah.
Menurutnya, jika kebijakan hanya berorientasi pada kebutuhan industri, maka ekosistem keilmuan bisa terancam. Dampaknya bisa melemahkan peran strategis perguruan tinggi dalam jangka panjang.
Sebagai alternatif, DPR mengusulkan agar program studi yang dianggap kurang relevan tidak langsung ditutup. Hetifah mendorong adanya transformasi melalui pembaruan kurikulum.
Langkah tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan interdisipliner serta mengaitkan prodi dengan potensi daerah. Dengan begitu, prodi tetap bisa berkembang tanpa harus dihapus.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan dilakukan secara hati-hati. Proses penyesuaian harus disertai masa transisi yang adil.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” ujarnya.
DPR juga mendorong evaluasi program studi dilakukan secara berkala dan transparan. Proses tersebut harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan industri.
Hetifah menegaskan DPR akan mengawal kebijakan ini agar tidak merugikan dunia pendidikan. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan pengembangan ilmu.
“Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi X DPR RI akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, adil, dan benar-benar memperkuat daya saing bangsa,” ujar Hetifah. (UK)
