Pemkab Kukar Optimalkan Pajak Perusahaan Tambang untuk Dongkrak PAD 2027

Oleh redaksi

pada Senin, 16 November 2026

Suasana pelaksanaan Entry Meeting pemeriksaan administrasi dan lapangan tim terpadu pada sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Urbankaltim)
Suasana pelaksanaan Entry Meeting pemeriksaan administrasi dan lapangan tim terpadu pada sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat upaya optimalisasi pajak daerah dari sektor pertambangan.

Salah satu langkah yang dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi data perusahaan tambang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada 2027.

Pemkab Kukar bahkan membidik pendapatan pajak melampaui Rp800 miliar melalui pembenahan administrasi dan penelusuran berbagai potensi pajak yang selama ini belum tercatat secara optimal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan besarnya aktivitas pertambangan di wilayahnya perlu diikuti kontribusi penerimaan daerah yang sepadan.

Karena itu, pemerintah mulai menyelaraskan data kendaraan operasional, penggunaan bahan bakar, hingga objek pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Menurutnya, pembenahan tersebut penting untuk memastikan aktivitas ekonomi yang berlangsung di Kukar turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sesuai ketentuan perpajakan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perbedaan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Aulia mengungkapkan, penerimaan PBBKB Kutim disebut telah mencapai Rp1 triliun, sedangkan Kukar masih berada di kisaran Rp500 miliar.

Baca juga  Dinas Pertanahan Kutim Cari Lahan Strategis untuk Sekolah Baru, Akses Mudah dan Dekat Rumah Jadi Pertimbangan

Padahal, aktivitas produksi batu bara di Kukar tergolong besar.

“Kalau dari pajak kendaraan bahan bakar bermotor saja Kutai Timur tembus sampai Rp1 triliun, sementara Kutai Kartanegara cuma Rp500 miliar,” ujar Aulia, Senin (16/11/26).

Pemkab Kukar menduga salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan PBBKB berkaitan dengan pencatatan administrasi kendaraan operasional perusahaan pertambangan.

Sebagian kendaraan dan alat berat yang beroperasi di Kukar memiliki keterkaitan administrasi dengan kantor pusat perusahaan di luar daerah.

Kondisi tersebut memungkinkan transaksi pembelian bahan bakar tercatat sebagai aktivitas perpajakan di wilayah lain.

Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pertambangan di Kukar.

Pemerintah daerah ingin menelusuri persoalan tersebut melalui sinkronisasi data bersama Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan Bapenda Kukar.

Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan, lokasi operasional, penggunaan bahan bakar, serta mekanisme pembayaran pajak.

Aulia menjelaskan, terdapat perbedaan pendekatan dalam pencatatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yakni berdasarkan domisili kendaraan maupun lokasi kendaraan beroperasi.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan mekanisme pemungutan dan pencatatan pajak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga  Sertifikasi Halal Kini Wajib, UMKM Kukar Dimudahkan Urus NIB hingga Self-Declare

“Harapan kita pembayaran PBBKB-nya itu ada di Kutai Kartanegara, bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada,” tegas Aulia.

Optimalisasi penerimaan daerah tidak hanya menyasar PBBKB. Pemkab Kukar juga menelusuri potensi pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan pertambangan.

Ketiga jenis pajak tersebut dinilai memiliki potensi besar seiring tingginya kegiatan operasional perusahaan tambang di wilayah Kukar.

Untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut, pemerintah daerah juga memperkuat pemeriksaan administrasi dan lapangan melalui tim terpadu.

Tim pemeriksaan melibatkan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Kukar, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Keterlibatan sejumlah instansi ini diarahkan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Aulia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk membebankan kewajiban baru kepada perusahaan.

Pemerintah hanya ingin memastikan pajak yang memang menjadi kewajiban perusahaan dapat dibayarkan dan tercatat sesuai ketentuan.

Ia juga mengingatkan bahwa ketidaksesuaian pencatatan belum tentu menunjukkan adanya kesengajaan perusahaan menghindari pajak.

Bisa saja kewajiban telah dibayarkan, tetapi masuk dalam pencatatan penerimaan daerah lain karena persoalan administrasi.

Baca juga  Terima Lontar Awards 2026, Bupati Kukar Dorong Pers Tingkatkan Kualitas Jurnalistik dan Lebih Profesional

Karena itu, penelusuran data masih diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya, termasuk kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak pada periode sebelumnya.

Meski demikian, perusahaan yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tetap dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Ketika perusahaan tersebut tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya akan diberikan,” kata Aulia.

Melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi tersebut, Pemkab Kukar berharap potensi pajak dari aktivitas pertambangan dapat terdata lebih akurat.

Pembenahan ini sekaligus menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pendapatan daerah pada tahun mendatang.

Aulia optimistis, apabila proses pencocokan data dan optimalisasi kewajiban perpajakan berjalan baik, penerimaan pajak Kukar pada 2027 dapat melampaui Rp800 miliar.

Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kepatuhan perusahaan sekaligus perbaikan administrasi penerimaan pajak yang selama ini belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas ekonomi di wilayah Kukar.

“Ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, maka pendapatan kita di tahun 2027 itu bisa melebihi Rp800 miliar daripada apa yang terjadi hari ini,” tutup Aulia. (Adv)

Bagikan: