Pemkab Kukar Siapkan Relokasi 150 Rumah di Bantaran Sungai Tenggarong, Hak Warga Jadi Prioritas

Oleh redaksi

pada Jumat, 6 November 2026

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Wamen PKP RI, Fahri Hamzah saat meninjau kawasan Sungai Tenggarong (Urbankaltim)
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Wamen PKP RI, Fahri Hamzah saat meninjau kawasan Sungai Tenggarong (Urbankaltim)

URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau lokasi rencana relokasi permukiman warga di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, serta kawasan penataan jalur hijau di Jalan Kartini, Kecamatan Tenggarong, Jumat (6/11/26).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut proposal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) yang sebelumnya disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, kepada Kementerian PKP di Jakarta.

Salah satu fokus penataan adalah permukiman di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong.

Pemkab Kukar memperkirakan terdapat sekitar 150 rumah yang masuk dalam rencana relokasi.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi pemindahan, yakni kawasan Mangkurawang dan Desa Jongkang. Hunian pengganti direncanakan berupa rumah tapak dengan tipe sekitar 36.

Aulia menegaskan, penataan kawasan perkotaan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

Karena itu, proses relokasi akan mengedepankan pendekatan humanis agar warga tidak merasa dirugikan, baik dari sisi tempat tinggal maupun kehidupan sosial dan ekonomi.

Baca juga  Bonus Atlet Kukar Dipastikan Tak Dipangkas, Aulia Jamin Minimal Sama dengan Periode Lalu

“Kita berusaha sehumanis mungkin untuk melakukan proses penataan ini, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan,” kata Aulia.

Rencana relokasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar menata kawasan perkotaan Tenggarong, khususnya Jalan Kartini, Jalan Panjaitan, serta permukiman di sepanjang bantaran Sungai Tenggarong.

Persiapan program telah dibahas melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar.

Pemerintah daerah juga mulai mengoordinasikan kebutuhan teknis, termasuk kesiapan lahan dan mekanisme pemindahan warga.

Aulia menyebut penataan bantaran sungai tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi permukiman, tetapi juga mendukung pengendalian banjir di Tenggarong.

Untuk mewujudkannya, diperlukan penanganan terpadu antara Pemkab Kukar dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Pembagian kewenangan mencakup pekerjaan pembangunan turap dan pengerukan sungai yang menjadi tanggung jawab BWS, sementara pemerintah daerah menangani penataan kawasan di bagian atas.

Menurut Aulia, relokasi warga harus berjalan beriringan dengan pekerjaan teknis di kawasan sungai.

Baca juga  Patok Lahan Banyak Hilang, Kutim Sisir Ulang Batas Pertanian dengan Data Lama

Dengan begitu, penataan tidak berhenti pada pemindahan permukiman, tetapi juga memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan pengendalian banjir.

Pemerintah berharap kawasan bantaran yang selama ini padat dapat ditata lebih baik.

Pada saat bersamaan, warga yang terdampak memperoleh hunian pengganti yang lebih layak.

“Relokasi Sungai Tenggarong, kita bisa melakukan pengerukan dan mengendalikan banjir di Tenggarong. Bagi masyarakat yang direlokasi, kita akan berikan tempat tinggal yang lebih baik dan menjamin hak-hak mereka agar tidak hilang,” pungkas Aulia.

Usulkan Pengembangan Kawasan 400 Hektare

Dalam peninjauan tersebut, Fahri Hamzah juga melihat langsung kesiapan lahan yang diusulkan Pemkab Kukar untuk mendukung penataan kawasan perkotaan.

Menurut Fahri, penataan permukiman perlu dilakukan secara menyeluruh.

Kawasan yang terlalu padat, tidak memiliki sanitasi memadai, serta menghadapi persoalan pengelolaan sampah membutuhkan solusi agar kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Selain penataan permukiman yang sudah ada, pemerintah juga mengusulkan pengembangan kawasan baru seluas kurang lebih 400 hektare di sekitar Tenggarong.

Baca juga  Kasat Resnarkoba Polres Kukar Terjerat Dugaan Penyalahgunaan Narkoba Liquid

Kawasan tersebut dirancang tidak hanya untuk menampung kebutuhan perumahan, tetapi juga ruang publik dan berbagai aktivitas ekonomi kreatif.

Pemerintah pusat direncanakan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Fahri menyebut kawasan baru tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan permukiman sekaligus membangun lingkungan perkotaan dengan tata ruang yang lebih baik.

“Kita mengusulkan agar Tenggarong menyiapkan satu kota mini di sekitarnya untuk mengabsorpsi kawasan-kawasan yang sangat padat karena sudah tidak sehat,” ungkap Fahri.

Ia berharap penataan kawasan Tenggarong dapat menjadi salah satu proyek percontohan restorasi permukiman di Pulau Kalimantan.

Konsep tersebut juga sejalan dengan gerakan Indonesia ASRI, yakni menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah.

Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, penataan kawasan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan permukiman padat, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan memberikan kepastian hunian bagi masyarakat. (ADV)

Bagikan: