KKI Siap Diimplementasikan Dengan Plafon Sepuluh Kali Lipat Lebih Besar

Oleh redaksi

pada Minggu, 3 Agustus 2025

Bupati Kukar, Auoia Rahman Basri (Istimewa)

TENGGARONG – Program Kredit Kukar Idaman (KKI) kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Bank Kaltimtara tengah memfinalkan kenaikan plafon pinjaman dari Rp50 juta menjadi Rp500 juta, menjadikannya salah satu skema pembiayaan daerah terbesar untuk pelaku usaha kecil di Kalimantan Timur.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebut langkah ini sebagai strategi melawan praktik pinjaman ilegal yang kerap menjerat pelaku UMKM. Dengan bunga nol persen dan mekanisme pembayaran fleksibel, KKI diharapkan memberi napas lega bagi usaha produktif.

Baca juga  237 Koperasi Merah Putih Terbentuk di Seluruh Desa dan Kelurahan Kukar

“Kalau untuk sektor pertanian atau perikanan, cicilan dibayar setelah panen. Jadi tidak memberatkan,” kata Aulia.

Diluncurkan pertama kali pada era kepemimpinan sebelumnya, KKI telah dimanfaatkan oleh lebih dari 1.700 debitur dengan total penyaluran Rp36 miliar. Tingkat kredit macetnya pun rendah, di bawah 3 persen, menandakan program ini sehat dan tepat sasaran.

Baca juga  24 Tim Ramaikan Pekan Kedua Fire Fighter Volunteer Game, Tantangan Makin Menantang

Melalui inisiatif lanjutan Kukar Idaman Terbaik, plafon yang meningkat hingga sepuluh kali lipat ini tetap akan disalurkan dengan seleksi ketat. Kelayakan usaha, lokasi jelas, dan proyeksi pengembalian realistis menjadi syarat utama.

Selain modal usaha, fleksibilitas pembayaran menjadi daya tarik tersendiri. Pola cicilan disesuaikan dengan siklus produksi masing-masing sektor, dari pertanian, peternakan, hingga perdagangan.

Baca juga  Bupati Kukar Inisiasi Kolaborasi Bank Sampah dan Sekolah, Dorong Edukasi Lingkungan Sejak Dini

Aulia optimistis, penguatan KKI akan membuat pelaku usaha Kukar lebih mandiri, terbebas dari jeratan rentenir, dan mampu bersaing di pasar yang kian kompetitif. “Kita ingin ekonomi kerakyatan tumbuh dari bawah, dengan sistem pembiayaan yang sehat,” tegasnya.

Jika berhasil, model ini berpotensi menjadi rujukan nasional bagi program kredit daerah berbasis keberpihakan pada usaha produktif dan perlindungan dari praktik pinjaman ilegal. (Adv)

Bagikan: