TENGGARONG – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan berbagai langkah adaptif untuk memastikan pembinaan atlet tetap berjalan. Tantangan ini tidak hanya dialami Kukar, tetapi juga hampir semua daerah di Indonesia yang kini harus menyesuaikan strategi pembinaan prestasi.
Sekretaris Dispora Kukar, Syafliansyah, menjelaskan bahwa sektor olahraga termasuk yang terkena dampak signifikan, terutama pada pembatasan perjalanan dinas. Padahal, perjalanan tersebut bukan untuk pegawai, melainkan menjadi kebutuhan penting bagi atlet untuk berlaga di berbagai kompetisi.
“Dispora itu unik. Perjalanan dinas bukan untuk pegawai, tetapi untuk atlet yang harus bertanding di luar daerah. Dari situlah kita dapat melihat perkembangan dan kesiapan mereka,” ujar Syafliansyah.
Syafliansyah mengungkapkan bahwa sejumlah agenda pertandingan sempat tertunda akibat pengetatan anggaran. Namun muncul kabar positif bahwa beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut sedang ditinjau kembali, terutama untuk kebutuhan Babak Kualifikasi (BK) Porprov 2026.
“Ada informasi bahwa beberapa ketentuan sedang ditinjau kembali. Untuk kebutuhan BK Porprov, kami masih menunggu kepastian. Secepatnya akan kami bahas bersama tim olahraga agar bisa menentukan langkah berikutnya,” ungkapnya.
Dispora Kukar kini bersiap merumuskan pola pembinaan baru yang menyesuaikan kapasitas anggaran tanpa mengorbankan kesiapan atlet jelang Porprov. Meski terbatas, Dispora Kukar berupaya memastikan tetap ada atlet yang dikirim mengikuti kejuaraan. Sebab tanpa uji tanding, perkembangan atlet tidak dapat diukur secara objektif.
“Latihan tanpa uji kompetisi itu kurang lengkap. Walaupun jumlah atlet yang bisa kita kirim berkurang karena keterbatasan anggaran, kami tetap berupaya agar tetap ada perwakilan yang mengikuti pertandingan,” tegasnya.
Menurut Syafliansyah, dinamika serupa juga dialami berbagai kabupaten/kota lain. Kondisi tersebut membuat koordinasi antar daerah menjadi penting untuk memastikan agenda olahraga tetap berjalan, meski dengan kondisi anggaran yang lebih ketat.
“Kami berharap apa yang menjadi kendala saat ini bisa segera teratasi. Prinsipnya, kami tidak ingin pembinaan atlet berhenti atau menurun kualitasnya,” tutupnya. (Adv)
