SANGATTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) semakin fokus mempercepat peningkatan produksi pangan, khususnya komoditas padi, sebagai upaya mencapai swasembada daerah pada 2025.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) menegaskan bahwa optimalisasi lahan produktif menjadi strategi utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kutim, Dessy Wahyu Fitrisia, menyampaikan bahwa arah pembangunan pangan tahun ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman dan stabil.
Penguatan produksi dilakukan mengikuti arahan nasional mengenai perlunya setiap daerah memperkuat cadangan pangannya.
“Fokus kita tetap pada peningkatan swasembada pangan sesuai instruksi presiden. Komoditas padi menjadi prioritas utama,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Dessy menambahkan bahwa program Optimasi Lahan Pertanian (OPLAH) menjadi tulang punggung dalam meningkatkan produksi padi Kutim pada 2025.
Program yang sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini hadir di tengah efisiensi anggaran daerah yang membatasi ruang program berbasis APBD.
Program ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pemdapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat anggaran daerah sedang mengalami efisiensi.
“Kita lebih banyak bersumber dari dana APBN karena sumber anggaran dari APBD banyak efisiensinya,” katanya.
Pada 2025, Kutai Timur mendapatkan alokasi OPLAH seluas 1.200 hektare, yang kini telah memasuki fase tanam perdana sejak September di Kecamatan Kaubun.
Program OPLAH diyakini dapat meningkatkan produktivitas padi dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya kurang optimal, sekaligus memperkuat pondasi ketahanan pangan daerah.
Selain pembukaan lahan, bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan produksi.
Enam lumbung pangan di Kutim menerima bantuan Alsintan berupa traktor roda dua dan empat serta transplanter untuk mempercepat proses tanam.
Dessy menyebut juga ada usulan tambahan combine harvester yang sedang dalam proses realisasi.
Kehadiran alat ini diharapkan dapat mempercepat mekanisasi, meningkatkan efisiensi kerja petani, dan mengurangi kehilangan hasil panen.
Menurutnya, peran pemerintah pusat sangat penting saat ini mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Dukungan program dari Kementerian Pertanian melalui APBN menjadi penopang utama agar target peningkatan produksi dapat tercapai.
Ia menegaskan bahwa seluruh program tanaman pangan tahun 2025 dirancang sebagai langkah berkelanjutan menuju target jangka panjang 2026.
“Apa yang kita lakukan tahun ini adalah dasar kuat menuju swasembada pangan,” jelasnya. (Adv)
