SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menegaskan komitmennya untuk bermitra dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menunjukkan kinerja baik, tertib administrasi, serta taat pada regulasi.

Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, dalam kegiatan Sosialisasi Ormas yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim.

Acara yang berlangsung di Ruang Meranti beberapa waktu lalu itu menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan lebih dari 400 Ormas yang terdaftar secara resmi.

Dalam kegiatan tersebut, Mahyunadi menyoroti besarnya potensi Ormas sebagai kekuatan sosial yang mampu menjadi pendorong pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, sosial, ekonomi, hingga advokasi masyarakat.

Namun potensi ini, katanya, hanya dapat dimaksimalkan apabila organisasi dijalankan secara profesional dan

mengikuti koridor hukum.

“Selama Ormas tertib dan taat aturan, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Kami siap memberikan pendampingan, pelatihan, dan dukungan agar mereka berkembang positif,” ujarnya.

Mahyunadi menekankan perlunya komunikasi aktif antara pengurus Ormas dan Kesbangpol agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat kegiatan organisasi.

Koordinasi yang baik, menurutnya, merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat terorganisir.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengawasan berlapis terhadap rekam jejak, keterbukaan administrasi, serta aktivitas Ormas untuk memastikan kolaborasi dilakukan dengan pihak yang kredibel.

Transparansi dan integritas menjadi syarat mutlak agar kemitraan dapat berjalan efektif dan bermanfaat.

“Ormas yang profesional dan berintegritas bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk program pembangunan masyarakat,” tegas Mahyunadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap Ormas yang menyimpang dari aturan atau meresahkan masyarakat.

Evaluasi rutin dan laporan masyarakat menjadi salah satu indikator untuk menentukan status pembinaan maupun sanksi.

Pemkab Kutim juga membuka ruang luas bagi Ormas untuk menyampaikan gagasan dan kritik konstruktif.

Menurut Mahyunadi, keberanian memberi masukan dengan cara yang tepat merupakan bagian dari kedewasaan organisasi.

Semua kolaborasi ini, lanjutnya, diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan produktif.

Dengan peran positif Ormas, pemerintah yakin pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan melibatkan lebih banyak pihak.

Mahyunadi menegaskan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sebagai kunci percepatan pembangunan Kutai Timur.

“Dengan kerja sama yang baik, semua pihak bisa maju bersama,” pungkasnya. (Adv)