URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih mengejar penyempurnaan pelaksanaan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Meski hampir seluruh program disebut sudah terealisasi, pemerintah daerah mengakui hasil pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal.
Evaluasi kini diarahkan untuk memastikan program-program tersebut tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dapat diselesaikan sesuai sasaran.
Sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditangani secara bertahap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, capaian realisasi program dedikasi sejauh ini menunjukkan perkembangan.
Namun, pemerintah belum menganggap seluruh pekerjaan selesai karena masih terdapat program yang membutuhkan penyempurnaan.
Menurutnya, persoalan yang menghambat pelaksanaan program cukup beragam.
Karena itu, penyelesaian tidak bisa dilakukan sekaligus dan membutuhkan penyesuaian berdasarkan kondisi masing-masing program.
Sunggono menyebut Bupati Kukar telah mengarahkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar program yang belum terlaksana maupun yang pelaksanaannya belum maksimal tetap menjadi perhatian.
Arahan tersebut menempatkan penyelesaian program sebagai pekerjaan berkelanjutan.
Pemerintah daerah akan melanjutkan pembenahan secara bertahap mulai tahun depan, sehingga program yang sudah berjalan dapat memberikan hasil sesuai tujuan awal.
“Kalau terealisasi, insyaallah hampir semuanya. Tapi memang belum maksimal, macam-macam masalahnya,” ujarnya.
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa capaian program perlu dilihat lebih jauh dari sekadar status pelaksanaan.
Pemerintah masih harus memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai sasaran, termasuk mengatasi kendala yang membuat hasilnya belum optimal.
Di sisi penganggaran, Pemkab Kukar juga berupaya mengatur penggunaan APBD agar tidak seluruhnya terserap untuk membiayai proyek-proyek berskala besar.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui kementerian, terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Strategi tersebut diharapkan memberi ruang lebih besar bagi APBD untuk mendukung program-program prioritas daerah.
Dengan demikian, kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap dapat diperjuangkan tanpa mengurangi perhatian terhadap program dedikasi yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan.
Pengaturan anggaran juga menjadi bagian dari pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Evaluasi mencakup penentuan prioritas, alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan hingga tingkat realisasi.
Selain itu, pemerintah daerah turut memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja wajib.
Aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam menjaga agar alokasi anggaran tetap sejalan dengan kewajiban pelayanan publik.
Sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga masuk dalam perhatian evaluasi.
Di antaranya bantuan Rp150 juta per RT dan program beasiswa.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari agenda yang perlu dicermati, terutama terkait besaran anggaran, penggunaan, serta realisasi pelaksanaannya.
Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada penyaluran atau pencairan anggaran.
Pemerintah juga perlu memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sesuai tujuan yang ditetapkan.
Sunggono menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk menuntaskan program dedikasi tetap berjalan.
Program yang belum mencapai hasil maksimal akan diperbaiki dan diselesaikan secara bertahap, mengikuti arahan kepala daerah.
“Bupati tetap berkomitmen dan mengarahkan serta memerintahkan kami untuk memastikan program-program yang belum terealisasi atau mungkin belum maksimal itu diselesaikan secara bertahap sampai mulai tahun depan,” ujar Sunggono. (Adv)





