URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Program Internet Desa dalam skema GratisPol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai sorotan. Kali ini, Kepala Desa Kembang Janggut, Kutai Kartanegara (Kukar) memilih mencabut perangkat internet bantuan setelah menerima tagihan bulanan, padahal program tersebut diklaim gratis.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan GratisPol yang diusung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, dengan tujuan mendorong transformasi desa digital di Benua Etam.
Kepala Desa Kembang Janggut, Ardiansyah, mengaku terkejut ketika kantornya menerima tagihan bulanan atas perangkat Orbit Telkomsel yang dipasang sejak Oktober 2025.
“Kami kaget kok ada tagihan. Katanya GratisPol, tapi kami ditagih. Makanya kami cabut kembali itu,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, sejak awal tidak ada informasi bahwa biaya bulanan akan dibebankan ke pemerintah desa. Selain persoalan tagihan, kapasitas internet yang diberikan juga dinilai tidak memadai untuk kebutuhan operasional kantor desa.
“Modemnya khusus untuk kantor desa, tapi speknya tidak cukup. Ditambah ada tagihan, ya kami lepas,” tegasnya.
Meski perangkat sudah dicabut, tagihan disebut masih terus berdatangan ke kantor desa. Ardiansyah mengaku belum melakukan koordinasi langsung dengan Pemprov Kaltim terkait persoalan tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan adanya laporan sejumlah desa yang menerima tagihan serupa.
Namun, ia menegaskan tagihan tersebut murni kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan.
“Tidak usah dibayar, tidak apa-apa. Itu kesalahan teknis provider. Tetap Pemprov yang membayar,” ujarnya.
Faisal memastikan jaringan internet tidak akan diputus meski desa tidak membayar tagihan tersebut, karena seluruh biaya langganan ditanggung Pemprov Kaltim.
Ia juga menyebut sejak 2025 lalu, internet gratis telah dipasang di 803 desa di seluruh Kalimantan Timur, dan pembayarannya sudah dituntaskan hingga Desember.
Untuk tahun 2026, program akan kembali diaktifkan bertahap mulai Februari dan ditargetkan rampung Maret mendatang.
Kasus ini menjadi catatan penting dalam implementasi program digitalisasi desa. Di satu sisi, internet gratis diharapkan menjadi fondasi layanan publik berbasis digital. Di sisi lain, miskomunikasi teknis dan keterbatasan kapasitas perangkat justru memicu kebingungan di tingkat desa.
Program yang dirancang untuk mempercepat transformasi digital kini diuji pada aspek paling mendasar, kejelasan skema pembiayaan dan kualitas layanan di lapangan. (UK)
