URBANKALTIM.COM, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud menjadi sorotan usai memilih bungkam setelah aksi unjuk rasa berujung ricuh di Samarinda. Ia meninggalkan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan pengawalan aparat tanpa memberikan keterangan kepada publik.
Peristiwa itu terjadi pada Selasa (21/4/2026) malam. Berdasarkan pantauan di lapangan, Rudy keluar sekitar pukul 21.10 WITA, tak lama setelah aparat membubarkan massa.
Gubernur terlihat berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor. Sejumlah wartawan yang mencoba meminta keterangan tidak mendapat respons.
Ia tidak memberikan penjelasan terkait tuntutan massa maupun kericuhan yang terjadi. Sikap ini memicu sorotan publik karena dinilai menghindari komunikasi langsung.
Kapolda Kaltim, Endar Priantoro mengonfirmasi gubernur sebenarnya berada di dalam kantor saat aksi berlangsung. Namun, pemerintah provinsi memutuskan tidak menerima massa untuk audiensi.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar, Selasa (21/4/2026).
Keputusan tersebut memperpanjang ketegangan yang sudah berlangsung sejak siang. Massa aksi sebelumnya mendesak dialog langsung dengan pemerintah daerah.
Situasi mulai memanas sekitar pukul 18.00 WITA. Aksi saling lempar antara massa dan aparat tak terhindarkan hingga kondisi semakin tidak terkendali.
Aparat akhirnya mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa sekitar pukul 20.03 WITA. Sejumlah peserta aksi juga dilaporkan diamankan.
Aksi ini membawa sejumlah tuntutan. Massa mendesak evaluasi kebijakan pemerintah provinsi serta penolakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain itu, tuntutan juga diarahkan kepada DPRD agar memperkuat fungsi pengawasan. Namun, isu yang paling menyulut kemarahan adalah terkait penggunaan anggaran.
Sorotan tertuju pada rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar. Termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran.
Pengadaan kendaraan dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar juga menjadi perhatian. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan situasi ekonomi masyarakat.
Sikap bungkam pemerintah dinilai memperkeruh keadaan. Minimnya komunikasi dianggap memperbesar kekecewaan publik.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” kata Endar. (UK)
