URBANKALTIM.COM – Pemerintah menerapkan kebijakan ASN bekerja dari rumah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Meski demikian, pakar menilai langkah ini belum tentu efektif menghemat bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah lonjakan harga minyak global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, ASN di sektor strategis termasuk industri, energi, logistik, transportasi, perdagangan, air, dan keuangan juga dikecualikan.

Media Wahyudi Askar, pakar ekonomi dari Celios, menilai WFH tidak akan cukup menekan konsumsi BBM. Menurut dia, sebagian ASN berpotensi tetap bekerja di luar rumah atau kota sehingga penghematan bahan bakar tidak maksimal.

“Itu lebih ke arah gimmick saja,” kata Askar. Ia menambahkan penghematan anggaran seperti menunda perjalanan dinas atau pemotongan jamuan rapat juga relatif kecil dampaknya.

Pakar kebijakan publik dari Monash University menekankan WFH sebaiknya diposisikan sebagai strategi tambahan, bukan kebijakan utama untuk menghemat BBM. Fokus utama, menurut mereka, adalah subsidi energi tepat sasaran dan diversifikasi energi.

Direktur Eksekutif CORE, Muhammad Faisal, menambahkan lonjakan harga minyak global di atas 100 dolar AS per barel harus mendorong pemerintah mengambil langkah penghematan yang lebih strategis. “Perlu ada strategi lain, jadi bauran kebijakan untuk penghematan konsumsi BBM,” kata Faisal.

Langkah yang bisa diterapkan antara lain pembatasan BBM bersubsidi, transisi ke energi terbarukan, dan penghematan BBM di sektor-sektor non-strategis. Beberapa negara di Asia dan Afrika sudah menerapkan kebijakan penghematan serupa sejak akhir Maret 2026 akibat gangguan rantai pasokan minyak global.

“Apa yang dilakukan sejumlah negara lain, seperti pembatasan BBM dan transisi energi, bisa direplikasi di Indonesia,” ujar Faisal. (UK)