URBANKALTIM.COM – Pemerintah membuka wacana skema baru dalam penyelenggaraan haji untuk mengatasi antrean panjang yang mencapai puluhan tahun. Salah satu istilah yang mencuat adalah “war tiket” haji yang disebut sebagai bagian dari evaluasi sistem.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan wacana tersebut bukan sekadar soal siapa cepat dia dapat. Pemerintah ingin memastikan kuota haji benar-benar dimanfaatkan oleh jemaah yang siap berangkat.
Dahnil menjelaskan ide tersebut muncul dari refleksi panjang pemerintah terhadap sistem antrean yang selama ini berjalan. Banyak jemaah harus menunggu sangat lama sebelum bisa berangkat ke Tanah Suci.
Menurutnya, pendekatan baru diperlukan agar kuota haji tidak terhambat oleh antrean yang tidak lagi relevan dengan kondisi kesiapan jemaah.
“Substansi yang sedang didorong sebenarnya jauh lebih serius, yaitu tentang bagaimana memastikan kuota haji benar-benar diisi oleh mereka yang siap secara istitha’ah pada tahun berjalan,” kata Dahnil, Sabtu (11/4/2026).
Ia menegaskan mekanisme yang disiapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan tidak semata-mata berbasis kecepatan akses.
Pemerintah juga melihat peluang dari rencana peningkatan kapasitas haji dunia oleh Arab Saudi. Jika kuota global bertambah, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan jemaah.
Dalam situasi tersebut, skema seperti “war tiket” bisa diterapkan khusus untuk mengelola kuota tambahan, tanpa mengganggu sistem antrean reguler.
“Di titik inilah ‘war tiket’ perlu ditempatkan sebagai salah satu opsi pengelolaan untuk kuota tambahan tersebut,” ujar Dahnil.
Ia menekankan kuota reguler tetap berjalan seperti saat ini. Sementara skema baru hanya akan digunakan secara terbatas dan adaptif.
Dahnil memastikan setiap perubahan sistem akan diawasi ketat agar tidak membuka celah penyimpangan. Pemerintah ingin menjaga integritas penyelenggaraan haji.
Ia menegaskan tidak boleh ada praktik calo maupun privilese tertentu dalam sistem baru yang dirancang.
“Tidak boleh ada ruang untuk praktik calo, manipulasi, atau privilese pihak tertentu,” kata Dahnil.
Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen menjaga penyelenggaraan haji tetap bersih dan adil bagi seluruh masyarakat.
“Ke depan penyelenggaraan haji harus bersih dari praktik-praktik yang mencederai keadilan,” ujar Dahnil. (UK)
