URBANKALTIM.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mulai menyiapkan langkah penataan program studi di perguruan tinggi. Salah satu opsi yang disiapkan adalah menutup prodi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masa depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco menyampaikan kebijakan ini tengah dalam tahap pembahasan. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja pada Kamis (23/4/2026).
Badri menjelaskan pemerintah akan melakukan seleksi terhadap program studi yang ada. Prodi yang tidak sesuai kebutuhan akan dipilah dan berpotensi ditutup.
Ia menegaskan keputusan ini tidak diambil secara tiba tiba. Pemerintah akan menggunakan kajian berbasis data, termasuk dari program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan.
“Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” ujar Badri.
Menurutnya, selama ini banyak perguruan tinggi membuka prodi berdasarkan tren pasar. Akibatnya terjadi kelebihan lulusan di bidang tertentu.
Data menunjukkan ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja. Salah satu contoh terlihat pada bidang kependidikan yang mendominasi komposisi program studi.
Setiap tahun, sekitar 490.000 lulusan dihasilkan dari bidang tersebut. Namun kebutuhan tenaga kerja, khususnya untuk guru dan tenaga pendidikan anak usia dini, jauh lebih kecil.
“Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan,” ujar Badri.
Kondisi ini dinilai berisiko menghambat pemanfaatan bonus demografi Indonesia. Jika tidak disesuaikan, lulusan perguruan tinggi justru berpotensi menambah angka pengangguran.
Selain bidang pendidikan, pemerintah juga menyoroti potensi kelebihan tenaga kerja di sektor lain. Salah satunya adalah profesi dokter yang diperkirakan bisa mengalami kelebihan pasokan dalam beberapa tahun ke depan.
Badri menyebut hal ini bisa terjadi jika distribusi tenaga kerja tidak merata antar daerah. Ketimpangan tersebut berpotensi memperburuk kondisi pasar tenaga kerja.
Ia menekankan pentingnya penyesuaian antara pendidikan tinggi dan kebutuhan ekonomi masa depan. Dengan begitu, lulusan perguruan tinggi dapat terserap secara optimal.
“Kalau bahasa kami saat ini, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya, kemudian oversupply di situ,” ujar Badri. (UK)
