URBANKALTIM.COM – Pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan pasokan sulfur yang dapat berdampak langsung pada program hilirisasi nikel nasional. Risiko ini muncul di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi rantai pasok energi dan komoditas strategis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut dalam laporannya kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara. Ia menyoroti perkembangan global yang berpotensi menekan sektor industri dalam negeri.
Luhut menjelaskan pemerintah tengah mencermati dampak konflik global terhadap sejumlah komoditas penting. Salah satunya adalah sulfur yang memiliki peran vital dalam proses hilirisasi nikel.
Komoditas ini juga menjadi bahan penting dalam pengembangan baterai kendaraan listrik. Gangguan pasokan sulfur berisiko menghambat rantai produksi industri strategis tersebut.
Ia menegaskan perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada energi. Risiko terhadap komoditas pendukung industri juga mulai diperhitungkan secara serius.
“Selain energi, kami juga mencermati gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya seperti sulfur yang krusial bagi hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik,” ujar Luhut, Kamis (23/4/2026).
Pemerintah menilai konflik global yang berkepanjangan dapat memicu lonjakan harga energi. Kondisi ini berpotensi menekan aktivitas ekonomi jika tidak diantisipasi sejak dini.
Luhut menyebut dalam tiga bulan ke depan kondisi ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Namun, berbagai skenario telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif jika konflik berlangsung lebih lama dari perkiraan. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan eksternal.
“Terutama jika konflik global ini berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan. Salah satu yang kami cermati adalah lonjakan harga energi,” kata Luhut.
Meski ada ancaman, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terkendali. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditargetkan tetap berada di bawah 3 persen.
Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan dari sektor komoditas unggulan. Batu bara dan sawit menjadi penopang utama tambahan pendapatan negara.
Selain itu, pemerintah mendorong percepatan deregulasi untuk menjaga aktivitas usaha. Langkah ini diharapkan memberi kepastian bagi dunia usaha di tengah ketidakpastian global.
“Aktivitas ekonomi dijaga melalui percepatan deregulasi sebagai bentuk stimulus non fiskal bagi dunia usaha,” ujar Luhut.
Di tengah tekanan global, pemerintah juga melihat adanya peluang. Salah satunya melalui percepatan transformasi digital dan penguatan pusat keuangan nasional.
Langkah ini diharapkan mampu menarik pergeseran arus modal global ke Indonesia. Pemerintah ingin memastikan tidak hanya bertahan, tetapi juga mengambil peluang dari situasi yang ada.
“Dengan langkah terukur dan kolaborasi yang solid, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga mengambil kesempatan untuk melakukan lompatan kemajuan,” kata Luhut. (UK)
