URBANKALTIM.COM – Kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi memicu kekhawatiran akan efek berantai terhadap inflasi dan harga kebutuhan pokok. DPR mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak tersebut agar tidak membebani masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR, Firnando Ganinduto menegaskan, meski harga BBM nonsubsidi naik, pemerintah telah memastikan BBM subsidi tetap stabil. Kondisi ini dinilai seharusnya mampu menahan kenaikan harga bahan pokok di pasar.
Firnando menyebut tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga kebutuhan pokok. Hal ini karena harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami perubahan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tidak ada spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Stabilitas harga dinilai harus tetap dijaga di tengah tekanan energi.
“Karena tidak adanya kenaikan pada BBM subsidi, seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok,” ujar Firnando, Minggu (19/4/2026).
Meski demikian, DPR tetap mengingatkan adanya potensi efek berantai dari kenaikan BBM nonsubsidi. Tekanan biaya bisa menjalar ke sektor logistik hingga distribusi barang.
Kondisi ini berisiko mendorong kenaikan harga secara tidak langsung. Oleh karena itu, pengendalian tarif logistik dinilai menjadi langkah penting.
Selain itu, DPR juga menyoroti potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi. Fenomena ini disebut sebagai “turun kelas energi” yang perlu diantisipasi.
“BBM subsidi tidak boleh dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu,” kata Firnando.
DPR mendorong pemerintah memperkuat pengawasan distribusi subsidi agar tetap tepat sasaran. Selain itu, stabilisasi harga pangan juga perlu diintensifkan melalui berbagai langkah.
Upaya seperti operasi pasar dan intervensi distribusi dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan harga. Pemerintah juga diminta rutin mengevaluasi kebijakan energi yang ada.
DPR menilai kombinasi kebijakan ini penting agar kenaikan BBM nonsubsidi tidak memicu inflasi yang lebih luas. Stabilitas ekonomi dinilai harus tetap menjadi prioritas utama.
“Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM non-subsidi,” ujar Firnando. (UK)
