SANGATTA – Upaya pemerataan pendidikan di Kutai Timur kembali menunjukkan langkah progresif. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan kesiapannya menyediakan lahan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif dari Kementerian Sosial yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga rentan, pendatang, hingga masyarakat di wilayah yang sulit mengakses sekolah formal.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menekankan bahwa kesiapan lahan tersebut merupakan bukti konkret komitmen Pemkab dalam memastikan pendidikan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan jarak maupun ekonomi.
Ardiansyah mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah menyiapkan dua lokasi yang ditawarkan kepada Kemensos, yakni di Jalan AMD dan Jalan Simono.
Setelah kajian awal, Bupati mendorong agar pembangunan diarahkan ke Jalan AMD meski lokasi tersebut memiliki tantangan teknis.
“Meski tingkat kesulitannya tinggi, ini lebih tepat untuk percepatan layanan pendidikan,” tegasnya.
Ia kemudian menginstruksikan Dinas Sosial untuk mempercepat koordinasi dengan Kemensos, mulai dari verifikasi lahan, peninjauan lokasi, hingga penyusunan dokumen teknis awal.
Bupati menegaskan tidak ingin realisasi program terhambat hanya karena proses birokrasi di daerah.
Ardiansyah menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat sangat relevan bagi Kutai Timur. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan, program ini meringankan beban keluarga prasejahtera yang selama ini terkendala biaya transportasi atau harus memindahkan anak mengikuti jenjang pendidikan.
Lebih jauh, program ini berpotensi menjadi jaring pengaman bagi keluarga pendatang yang bekerja di sektor informal seperti buruh kebun, pedagang keliling, pekerja bongkar muat, hingga buruh harian.
Banyak dari mereka membawa anak usia sekolah tanpa memiliki tempat tinggal tetap, sehingga akses pendidikan menjadi semakin sulit.
Ardiansyah menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kondisi tersebut terus berlanjut.
Anak-anak dari keluarga rentan harus tetap memperoleh hak pendidikan yang layak, terjangkau, dan aman.
Ia juga menyatakan bahwa penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat sejalan dengan agenda besar penanganan anak tidak sekolah melalui Rencana Aksi Daerah Sitisek.
Fasilitas ini diharapkan menjadi salah satu solusi permanen untuk mengurangi angka putus sekolah di Kutai Timur.
Ardiansyah yakin bahwa dengan percepatan koordinasi dan penetapan lokasi, pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera dimulai.
Ia menilai kehadiran fasilitas tersebut akan menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini paling sulit menjangkau pendidikan.
Ardiansyah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi besar memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan.
“Kita ingin memastikan seluruh anak Kutai Timur tanpa terkecuali mendapat hak pendidikan yang layak. Ini komitmen kita bersama,” pungkasnya.(Adv)
