URBANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui pembangunan infrastruktur di wilayahnya belum sepenuhnya merata.
Persoalan ini kembali mengemuka dalam forum perencanaan daerah, dengan jalan sebagai titik lemah yang belum terselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kukar 2027 di Tenggarong, Senin (20/4/2026).
Ia menilai, infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi.
Menurutnya, pembangunan jalan tidak bisa dilakukan secara sporadis.
Pemkab ingin memastikan seluruh program berjalan dalam satu kerangka kebijakan agar tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah.
Ia menegaskan, tanpa arah kebijakan yang jelas, pembangunan berpotensi hanya menyasar wilayah tertentu dan meninggalkan daerah lain.
“Kalau kita bicara infrastruktur, maka ini harus dinaungi dalam kerangka kebijakan dulu. Karena kita tidak menginginkan ketika tidak ada perwakilan di suatu tempat, maka itu tidak tersampaikan, sehingga ini ketinggalan,” ujarnya.
Dalam pemetaan terbaru, pemerintah daerah menemukan masih ada wilayah yang belum terhubung dengan jaringan jalan utama.
Dari total 20 kecamatan, dua di antaranya masih belum memiliki akses yang memadai.
Kondisi ini berdampak langsung pada konektivitas antar wilayah yang belum berjalan optimal.
Dua kecamatan yang dimaksud adalah Muara Muntai dan Muara Wis.
“Kita ingin menghubungkan antar kecamatan. Ibu kota kecamatan di 20 kecamatan Kabupaten Kukar ini harus terhubung,” ujarnya.
“Sekarang ada 2 kecamatan yang belum terhubung, yaitu Ibu Kota Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis dengan 18 kecamatan lainnya,” timpalnya.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat perputaran ekonomi.
Jalan menjadi jalur utama distribusi hasil produksi warga yang hingga kini masih terkendala akses.
Pemerintah daerah pun mengarahkan pembangunan infrastruktur untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Jalur dari sentra produksi ke pasar menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar.
“Kedua, kita ingin memastikan jalan ini menjawab permasalahan dari sumber-sumber produksi misalnya dari pusat pertanian, dari pusat peternakan itu ke pasar tempat mereka bisa menjual hasil-hasil pertanian dan peternakan itu sendiri,” tegasnya.
Selain konektivitas wilayah dan ekonomi, pembangunan jalan juga diarahkan untuk menunjang akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Pemerintah menilai, infrastruktur harus hadir hingga ke kebutuhan paling mendasar warga.
Akses menuju puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah menjadi bagian dari perhatian.
Jalan yang baik diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ketiga kita ingin memastikan bahwa jalan-jalan yang menuju ke pusat-pusat pelayanan umum seperti puskesmas, sekolah, perjalanan menuju ke masjid dan lain sebagainya itu berjalan dengan baik,” tuturnya.
Pemerintah juga akan membenahi jalan lingkungan di kawasan permukiman.
Selain itu, ruas jalan yang belum selesai akan dituntaskan secara bertahap.
Akses dari desa menuju jalan poros menjadi bagian penting karena menjadi jalur utama aktivitas warga sehari-hari.
Dengan kerangka kebijakan yang disusun, pemerintah berharap arah pembangunan menjadi lebih terukur dan tidak lagi memicu perdebatan antar wilayah terkait pemerataan.
“Kita tinggal melihat apakah pemerintah daerah hari ini konsisten dengan kebijakan yang diambil,” tandanya. (UK)
