URBANKALTIM.COM – Proyek impor 105 ribu unit mobil pikap dari India menuai sorotan tajam. Minimnya transparansi membuat program berskala besar ini dipenuhi tanda tanya, hingga mendorong desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan.
Gelombang kecurigaan itu memuncak saat massa Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi atau KAPAK menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/4/26). Mereka menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius jika tidak diawasi sejak awal.
Koordinator aksi KAPAK, Adib Alwi, menyebut proyek impor dalam jumlah besar ini bukan sekadar pengadaan kendaraan. Ia menilai ada persoalan mendasar terkait arah kebijakan yang perlu dijelaskan ke publik.
Menurut dia, hingga kini belum ada kejelasan mengenai alasan impor dilakukan, termasuk pihak yang diuntungkan dari proyek tersebut. Kondisi ini membuat publik lebih banyak menerima pertanyaan ketimbang jawaban.
“Ini bukan sekadar pengadaan kendaraan. Ini soal arah kebijakan negara,” ujar Adib.
Ia juga menyoroti belum transparannya skema pembiayaan proyek. Publik belum mengetahui apakah anggaran berasal dari APBN, penugasan BUMN, atau mekanisme lain yang berpotensi membebani keuangan negara.
“Mengapa impor dan siapa yang diuntungkan,” ujar dia.
KAPAK menilai ketertutupan informasi sejak tahap awal membuka ruang rawan penyimpangan. Proyek besar tanpa dasar kebutuhan yang jelas dinilai berisiko menjadi pemborosan anggaran.
Selain itu, tidak adanya kajian terbuka terkait kebutuhan 105 ribu unit pikap semakin memperkuat kecurigaan. Mekanisme distribusi ke Koperasi Merah Putih juga disebut belum jelas.
Mulai dari siapa penerima manfaat, proses seleksi, hingga indikator keberhasilan program dinilai masih kabur.
“Jika ini dibiarkan, kita hanya mengulang pola lama seperti proyek besar dibungkus narasi kesejahteraan, tapi berujung kerugian negara,” ujar Adib.
Atas berbagai kejanggalan tersebut, KAPAK mendesak KPK segera melakukan penyelidikan awal. Mereka juga meminta pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara dipanggil untuk memberikan penjelasan.
Selain itu, tekanan diarahkan ke DPR agar membentuk Panitia Khusus guna mengusut proyek secara menyeluruh. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada potensi konflik kepentingan.
KAPAK juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif secara terbuka. Pengawasan dinilai harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum.
“Kasus mobil Agrinas adalah ujian,” ujar Adib.
Ia menegaskan transparansi pemerintah, sikap DPR, dan kesiapan penegak hukum akan menentukan arah kasus ini ke depan.
“Apakah pemerintah berani transparan, DPR berpihak pada rakyat, dan penegak hukum siap bertindak sebelum terlambat,” ujar Adib. (UK)
